Selasa, 27 Januari 2009

SERTIFIKASI TANAH TINGGAL PERSAMAAN KEINGINAN

Realisasi proses Sertifikasi Hak Milik Tanah pengusaan Pemerintah Daerah, tanah sewa Pelindo dan perumahan Sub Inti Martoloyo Kota Tegal, tinggal menunggu persamaan persepsi keinginan kedua belah pihak. Yakni antara Esekutif dan Legislatif.Demikian disampaikan ketua Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kota Tegal Mudjiono Dojo Harsono, saat ditemui Sebayu FM selasa(27/1) pagi tadi.

Mudjiono mengatakan sesuai hasil kunjungan kerja ke kota Magelang, permasalahan serifikasi hak milik tanah - tanah penguasaan pemerintah daerah bisa dilakukan. Hal itu tergantung, adanya kesamaan keinginan antara DPRD dan Pemerintahnya. Melihat hal ini, apa yang dilakukan di Magelang, juga bisa diterapkan di Kota Tegal.

Menurut Mudjiono, proses sertifikasi hak milik untuk tanah - tanah penguasaan Pemerintah Kota Tegal, tidak akan ada masalah. Hal yang sama juga untuk tanah di Perumahan Sub Inti maupun tanah timbul. Tetapi untuk tanah sewa Pelindo, Mudjiono menegaskan jika tidak bisa ditangani di tingkat daerah, maka Pansus akan melakukan koordinasi dengan Pelindo pusat.

Sementara itu, terkait dengan adanya oknum pegawai yang melakukan pungutan liar perpanjangan sewa tanah pengusaan Pemerintah Kota Tegal, Pansus meminta agar oknum bersangkutan ditindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang kedispilinan PNS. Mudjiono menambahkan, awal bulan Februari 2009 nanti, pansus akan membahas permasalahan sertifikasi tanah ini secara intern dan dilanjutkan dengan Pemerintah Kota Tegal. (fandy)

Tidak ada komentar: